PEMDES

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA TERTIB PEMERINTAH DESA

Sesuai dengan Undang-Undang No.6 tentang Desa, struktur organisasi pemerintahan desa mengalami perubahan atau pergeseran. Jika dalam Undang-Undang Desa lama yakni No. 32 Tahun 2004 struktur organisasi pemerintahan desa utamanya perangkat desa diatur maksimal hingga 5 jabatan Kepala Urusan (KAUR), akan tetapi dalam Undang-Undang

No. 6 Tahun 2014 terjadi perubahan yakni posisi KAUR ditetapkan maksimal 3 orang, dan 3 lainnya merupakan jabatan teknis yang berada di bawah Kepala Desa.

Diakui atau tidak, ketentuan baru tersebut jelas akan memumculkan kekhawatiran dari ribuan perangkat desa, pasalnya posisinya sebagai KAUR sudah tidak lagi dibutuhkan.  Namun terkait dengan hal tersebut, pemerintah menjamin bahwa tidak akan ada PHK masal untuk perangkat desa..

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja (SOT) Pemerintah Desa telah diterbitkan dan ini merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dalam Permendagri ini terdapat beberapa perbedaan dengan SOT Pemerintah Desa terdahulu. dimana dalam SOT ini terdapat Kepala Seksi (Kasi) sebagai Pelaksana Operasional, yang maksimal terdiri dari 3 Kasi yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan, dalam satuan Tugas Pelaksana Teknis.

PEMERINTAH DESA:

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOT Pemerintah Desa ini dijelaskan dengan jelas pada Pasal 2 ayat (1) bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Dan dijabarkan dalam pasal 2 ayat (2) bahwa Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

SEKRETARIAT DESA:

Pasal 3 ayat (1), (2), dan ayat (3) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur Staf Sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Urusan, yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, Urusan Perencanaan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan.

Masing-masing Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

PELAKSANA KEWILAYAHAN:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja. Wilayah kerja dimaksud dapat berupa dusun atau nama lain. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain.

PELAKSANA TEKNIS:

Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3) Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, Seksi Pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan dan Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

Facebook Comments